Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Sering kali kita berbicara tentang Indonesia sebagai bangsa besar dengan potensi luar biasa. Namun ukuran kebesaran itu bukan hanya ditentukan oleh luas wilayah atau pertumbuhan ekonomi di kota-kota utama. Kebesaran sejati tercermin dari bagaimana negara memperlakukan wilayah terluar dan masyarakat yang hidup di garis batasnya. Perjalanan ke Merauke mempertegas satu hal: perbatasan tidak boleh lagi diposisikan sebagai pinggiran pembangunan.
Merauke berdiri di ujung timur Indonesia, menjadi simbol kedaulatan yang nyata. Dari sanalah hari Indonesia dimulai. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perhatian pembangunan belum sepenuhnya sebanding dengan peran strategisnya. Jika wilayah terdepan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang ekonomi, maka ada yang perlu dibenahi dalam arah kebijakan nasional.
Kunjungan kami dimulai dari Pasar Merauke, ruang sederhana yang menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat. Di sana, mama-mama Papua berjuang menopang keluarga melalui usaha kecil yang dijalankan dengan ketekunan. Mereka menjual hasil kebun dan kebutuhan pokok dengan semangat yang patut dihargai. Namun semangat saja tidak cukup. Mereka membutuhkan akses permodalan yang mudah, perlindungan dari ketidakstabilan harga, serta kebijakan yang memastikan pasar tradisional tetap memiliki ruang tumbuh. Jika ekonomi akar rumput diperkuat, maka fondasi kesejahteraan masyarakat akan semakin kokoh.
Dialog dengan para pemuda setempat juga membuka mata. Banyak di antara mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Mereka memiliki energi, kemauan, dan potensi besar, tetapi kesempatan belum sepenuhnya tersedia. Generasi muda Merauke ingin menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar penonton. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, pengembangan wirausaha lokal, dan investasi yang menciptakan lapangan kerja harus menjadi agenda prioritas. Memberikan ruang bagi pemuda berarti menanam investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
Di kawasan pesisir, kami menyaksikan kehidupan para nelayan yang menggantungkan harapan pada laut. Potensi kelautan di Merauke sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Keterbatasan fasilitas seperti dermaga yang memadai, penyimpanan hasil tangkap, dan akses distribusi membuat nilai ekonomi belum maksimal. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, sektor perikanan dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Ketika nelayan sejahtera, maka perputaran ekonomi daerah ikut meningkat.
Kami juga bertemu dengan anak-anak yang belajar dalam kondisi sederhana. Semangat mereka untuk menuntut ilmu sangat menginspirasi. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan mendasar: ruang belajar yang layak, ketersediaan buku, serta tenaga pendidik yang memadai. Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial. Jika kualitas pendidikan di perbatasan tertinggal, maka kesenjangan akan terus melebar. Anak-anak di Merauke berhak mendapatkan peluang yang sama untuk meraih masa depan cerah.
Di Kampung Payung, masyarakat menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi dengan menanam mangrove guna mencegah abrasi. Upaya ini lahir dari kepedulian kolektif terhadap masa depan wilayah mereka. Kami turut berpartisipasi menanam bibit mangrove sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian alam. Tanpa keseimbangan ekologis, pembangunan tidak akan bertahan lama.
Meski masyarakat menunjukkan daya juang yang kuat, berbagai tantangan masih terlihat. Beberapa hunian belum memenuhi standar kelayakan. Fasilitas publik memerlukan peningkatan. Aspirasi mengenai kehadiran sekolah rakyat mencerminkan kebutuhan konkret yang belum sepenuhnya terjawab. Pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek fisik yang bersifat simbolik, tetapi harus menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi warga.
Berdiri di KM 0 Merauke memberikan refleksi mendalam. Titik tersebut bukan sekadar penanda geografis, melainkan simbol bahwa Indonesia dimulai dari timur. Jika wilayah ini tidak diperkuat, maka ketahanan nasional akan rapuh. Ketimpangan pembangunan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan integrasi bangsa.
Karena itu, paradigma pembangunan harus disesuaikan. Perbatasan perlu ditempatkan sebagai kawasan strategis yang mendapatkan alokasi sumber daya secara proporsional dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Infrastruktur dasar, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan mutu pendidikan, dan perlindungan lingkungan harus dirancang dalam satu kerangka terpadu.
Keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Apakah pemuda memiliki pekerjaan yang stabil? Apakah nelayan memperoleh penghasilan yang layak? Apakah pedagang kecil merasa aman dalam berusaha? Apakah anak-anak belajar di lingkungan yang mendukung? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini positif, maka barulah kita dapat mengatakan bahwa negara benar-benar hadir.
Indonesia akan kuat jika tidak ada wilayah yang tertinggal. Tidak boleh ada daerah yang merasa menjadi pelengkap semata. Membangun Merauke berarti memperkuat Indonesia dari fondasi terluarnya. Perbatasan bukan beban, melainkan sumber daya strategis yang harus dikelola dengan serius.
Kini saatnya menggerakkan pusat dari pinggiran. Ketika perbatasan diberdayakan, maka seluruh bangsa akan merasakan dampaknya. Dengan komitmen yang konsisten, kebijakan yang berpihak, dan kerja nyata yang berkelanjutan, kita dapat memastikan Indonesia tumbuh secara adil dan merata—kuat dari timur hingga barat.