Tokoh politik Anies Baswedan menekankan urgensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan kerusakan yang signifikan pada rumah warga, lahan pertanian, dan infrastruktur publik, sehingga kapasitas penanganan pemerintah daerah terbatas. Penetapan status bencana nasional dinilai penting untuk memastikan mobilisasi bantuan secara cepat dan terkoordinasi.
Dalam kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan para korban. Ia menyaksikan dampak bencana yang luas: rumah-rumah yang rusak berat, anak-anak yang belum bisa kembali bersekolah, serta petani yang lahan pertaniannya tertimbun lumpur dan kayu. Kisah-kisah warga menunjukkan bahwa bencana ini melampaui kemampuan penanganan lokal, sehingga intervensi pemerintah pusat menjadi sangat penting.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar prosedur formal. Status ini memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya yang lebih luas, termasuk logistik, tenaga medis, dan bantuan pemulihan infrastruktur. Dengan adanya status resmi, distribusi bantuan bisa lebih sistematis, tepat sasaran, dan merata, sehingga masyarakat terdampak mendapat perlindungan maksimal.
Lebih dari itu, status bencana nasional menjadi pengakuan resmi pemerintah terhadap skala kerusakan yang terjadi. Hal ini mendorong koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional bila diperlukan. Dengan koordinasi yang baik, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemulihan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi juga menjadi alasan kuat bagi penetapan status bencana nasional. Bantuan yang terkoordinasi memungkinkan sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik pulih lebih cepat. Hal ini mengurangi kerugian ekonomi, mencegah meningkatnya kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status ini juga mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk sekolah, usaha lokal, dan mata pencaharian warga.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga bagian dari strategi mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, edukasi masyarakat terkait risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Dukungan ini sangat penting terutama bagi daerah yang terdampak parah. Dengan kolaborasi multi-sektor, proses pemulihan menjadi lebih cepat, efisien, dan menyeluruh.
Transparansi dan koordinasi juga menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun laporan kerusakan rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, dan menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat disalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan relawan diharapkan bekerja sama memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, sekaligus memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan penetapan status bencana nasional, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak kembali bersekolah, dan mata pencaharian warga pulih. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.